Tata Kelola Perusahaan

Tata Kelola perusahaan merupakan suatu aspek penting dalam pengelolaan kegiatan operasional Perseroan sehari-hari untuk mendukung pengembangan informasi yang lebih baik, transparan dan bertanggung jawab kepada Pemegang Saham dan menerapkan praktek terbaik terhadap manajemen yang dapat dipercaya dan professional.

Perseroan menyadari pentingnya penerapan kebijakan pengelolaan Perseroan yang baik (Good Corporate Governance - GCG). Dengan menerapkan GCG Perseroan berusaha mencari keseimbangan antara kewirausahaan, control dan transparansi yang menunjang kemajuan Perseroan melalui pengambilan keputusan yang jelas.

Pengangkatan komisaris independen dan pembentukan komite audit merupakan bagian dari penerapan GCG dalam organisasi Perseroan. Di masa yang akan datang Perseroan akan melanjutkan penerapan prinsip-prinsip GCG dalam kegiatan usahanya untuk meningkatkan 5hareholders's value.

Tata kelola Perusahaan yang Baik (GCG) merupakan bagian terpenting bagi Perseroan dalam menjalankan bisnisnya. Perseroan menyadari pentingnya GCG demi memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan serta menciptakan keunggulan Perseroan untuk menghadapi persaingan usaha. Penerapan GCG merupakan bagian integral terhadap kelangsungan usahanya yang mengacu kepada Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan BAPEPAM-LK (OJK) dan Pedoman Umum GCG yang disusun berdasarkan parameter GCG yakni, Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab dan Kewajaran dalam kegiatan bisnis.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris terdiri dari dua orang, yaitu satu orang Presiden Komisaris dan satu orang Komisaris Independen.

Tugas utama Dewan Komisaris diantaranya adalah sebagai tersebut di bawah ini:

  1. Setiap anggota Dewan Komisaris harus bekerja dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab atas tugas-tugas pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi, guna kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
  2. Dewan Komisaris harus melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan harus memastikan pelaksanaan Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha perseroan pada semua tingkatan atau jenjang organisasi. Dewan komisaris harus memastikan apakah Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari internal audit perseroan, auditor eksternal, hasil pengawasan Bapepam-LK, dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
  3. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan. Namun, Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan terkait dengan kegiatan operasional Perseroan, kecuali terhadap hal-hal lain sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan atau hukum dan peraturan yang berlaku.

Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh terhadap pengawasan Perseroan dalam hal

  1. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan CGC dalam setiap usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
  2. Mengevaluasi, memantau dan mengarahkan pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan.
  3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberi arahan kepada Direksi.
  4. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
  5. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal perseroan, auditor eksternal, hasil audit OJK, Bursa Efek Indonesia dan /atau hasil pengawasan regulator terkait lainnya.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Direksi

Direksi terdiri dari dua orang, yaitu satu orang Presiden Direktur dan satu orang Direktur.

Setiap anggota Direksi wajib menunjukkan loyalitas dan memiliki niat baik dalam tugas mengelola Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain

  1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Perseroan.
  2. Direksi wajib mengelola Perseroan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  3. Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Perseroan dalam seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
  4. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal Perseroan, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK, dan/atau hasil otoritas Iainnya.
  5. Mewakili Perseroan balk di dalam maupun di luar pengadilan.

 

Manajemen senior, Dewan direksi dan Komisaris melakukan tugas-tugasnya secara professional di setiap tingkat tanpa konflik kepentingan.

Dalam menentukan jumlah Komisaris dan Direksi Independen yang proposional, Perseroan menerapkan prinsip-prinsip CGC. Keberadaan Direktur dan Komisaris Independen dalam susunan pengurus perseroan membuktikan bahwa Perseroan berkomitmen untuk melindungi kepentingan baik pemegang saham mayoritas dan minoritas.

Untuk mengantisipasi perkembangan yang tidak terduga, Manajemen Perseroan telah memutuskan untuk meningkatkan penerapan CGC dengan mengacu pada praktik-praktik terbaik dalam mengelola dan mengevaluasi kinerjanya.

Komite Audit

Komite Audit adalah komite yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Tugas utama Komite Audit adalah untuk membantu Dewan Komisaris dalam memastikan berjalannya dan terpeliharanya praktek Tata Kelola Perusahaan dan pengawasan Perseroan yang memadai.

Komite Audit melakukan pemeriksaan keefektifan rencana audit, laporan-laporan auditor internal dan bekerja secara spesifik untuk memperketat pengawasan internal di Perseroan. Komite Audit menjalin hubungan dengan auditor eksternal independen untuk mengkaji rencana kerja serta tindak lanjut atas temuan-temuan mereka. Komite Audit juga memberikan laporan singkatnya dalam mengkaji penerapan keseluruhan kerangka kerja standar Tata Kelola Perseroan.

Sesuai dengan peraturan BAPEPAM-LK (yang sekarang bernama Otoritas Jasa Keuangan) dan BEI, Komite Audit yang bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Tanggung jawab utama Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan berbagai tugas pengawasan dan evaluasi, termasuk mengevaluasi dan memberikan nasihat tentang cara-cara untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, mengawasi kinerja operasional Perseroan, meningkatkan efektivitas tugas auditor internal dan auditor independen, serta mengidentifikasi masalah yang mungkin memerlukan campur tangan Dewan Komisaris.

Pada tahun 2013, Komite Audit terdiri dari Yugi Prayanto (Komisaris Independen), Dian Sandrawaty Tjachjadi (anggota) dan Haryono (anggota). Tugas utama Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris dalam tugas pengawasan dan pemantauan terhadap system kendali internal Perseroan.

Semua hasil yang diterbitkan oleh Komite Audit selama tahun 2013 telah disampaikan kepada Dewan Komisaris. Komite Audit tidak menemukan hal-hal yang bersifat material di dalam laporan tahunan 2013 yang membutuhkan perhatian Dewan Komisaris.

Laporan Komite Audit

Pada tahun 2013 rapat Komite Audit berlangsung sebanyak 3 kali, termasuk rapat dengan auditor internal dan Dewan Direksi. Setiap laporan dan risalah rapat disampaikan kepada Dewan Komisaris. Dalam setiap rapat dibahas evaluasi dan penilaian dari proses audit, dan kaitannya dengan tindakan yang diambil, berdasarkan laporan audit, baik dari auditor internal maupun akuntan publik.

Kehadiran Komite Audit dalam rapat gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi memungkinkan Komite Audit untuk berperan aktif-partisipatif dalam memberikan arahan dan mengevaluasi kinerja Direksi dalam mengelola Perseroan, dan memberikan saran profesional untuk meningkatkan kinerja perseroan. Hal ini wajib diterapkan secara konsisten untuk mencegah kesalahan atau kesalahpahaman, dan menyediakan rekomendasi terhadap berbagai aspek yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

Laporan keuangan tahun 2013 telah diaudit oleh Auditor Independen yaitu Drs. Bambang Sudaryono & Rekan, dan telah diperiksa oleh Komite Audit yang hasilnya kemudian disampaikan secara resmi kepada Dewan Komisaris. Beberapa komentar, pertanyaan dan saran mengenai standar akuntansi, neraca keseimbangan dan ikhtisar keuangan diajukan sebagai tanggapan atas laporan tersebut.

Komite Audit juga memeriksa laporan audit dari Internal Audit. Dalam beberapa meeting dibahas hal-hal mengenai proses pengendalian internal serta temuan audit terkait dengan Kepatuhan dan Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik .

Berdasarkan laporan-laporan audit tersebut di atas, Komite Audit tidak menemukan sesuatu yang bersifat material yang perlu disampaikan di dalam Laporan Tahunan 2013.

Sekretaris Perseroan

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan No.IX.I.4, Lampiran keputusan ketua BAPEPAM-LK No.Kep63/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang pembentukan Sekretaris Perseroan, berdasarkan surat Keputusan Direksi Perseroan No. 001/SK/DIR/VII/2010 tanggal 14 Juli 2010, Perseroan telah menunjuk Euodia Dewajanti sebagai Sekretaris Perseroan yang menjalankan tugas-tugas Sekretaris Perseroan, sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut di atas.

Hal ini merupakan bentuk komitmen terhadap transparansi bagi semua stakeholder. Sekretaris Perseroan berperan untuk menyediakan informasi mengenai perseroan kepada publik (Pemerintah Indonesia, Investor dan Masyarakat), serta menyediakan informasi mengenai peraturan-peraturan terkait yang dibutuhkan oleh Direksi. Sekretaris Perseroan memberikan informasi kondisi Perseroan, perkembangan pasar (khususnya mengenai peraturan) dan rekomendasi kepada manajemen dalam upaya mematuhi dan memenuhi peraturan pasar modal yang berlaku. Dengan demikian Sekretaris Perseroan memiliki tiga fungsi utama yaitu sebagai Liaison Officer, Compliance Officer dan Investor Relation Executive. Sekretaris Perseroan berperan dalam menyampaikan informasi penting kepada para stakeholder.

Unit Internal Audit

Divisi Internal Audit adalah posisi yang berada di bawah Direksi dan dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris mengenai hal-hal yang terkait audit di Perseroan. Internal Audit dipimpin oleh seorang kepala internal audit yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan rekomendasi Dewan komisaris. Tugas dan tanggung jawab divisi internal audit adalah memastikan dan meyakinkan bahwa segala kegiatan operasional Perseroan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebijakan dan prosedur Perseroan yang berlaku.

Pada tahun 2013, divisi internal audit telah melakukan internal audit sebanyak 2 (dua) kali. Dengan aspek audit yang mencakup aspek kegiatan kepatuhan perseroan yang terkait dengan masalah keuangan, operasional, dan hal-hal strategis yang berpengaruh bagi kinerja perseroan.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian kegiatan operasional, keuangan dan kepatuhan agar sesuai dengan peraturan perundangan, peraturan regulator dan standar operasional Perseroan, divisi internal audit melakukan pengawasan secara berkala dan memberikan masukan serta saran perbaikan terhadap masalah yang timbul. Berikut adalah uraian singkatnya:

  1. Menyusun rencana audit untuk tiap 2 (dua) kali dalam setahun, menyusun kerangka kerja rencana audit dan aspek audit.
  2. Menyusun SOP agar sesuai dengan ketentuan regulator dan perundang-undangan yang berlaku.
  3. Bekerja sama dengan divisi-divisi lain di perseroan untuk memastikan berjalannya komitmen pengendalian internal, manajemen resiko, dan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik.
  4. Memastikan pelaporan hasil temuan audit secara berkala kepada Komite Audit, untuk kemudian dilakukan tinjauan lanjutan dan disampaikan kepada Direksi.
  5. Memastikan komitmen manajemen dalam menjalankan perbaikan-perbaikan berkelanjutan agar sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan yang baik.

Divisi Internal Audit dikepalai oleh Valens T. Kantawiria dengan dasar penunjukan Surat Keputusan Direksi No. 002/SK/DIR/VI/2013.